Dalam waktu dekat, penduduk Indonesia akan menghadapi kembali pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Dalam pemilihan gubernur ini, rakyat pada setiap wilayah akan memilih gubernur lalu delegasi gubernur, bupati serta duta bupati, dan juga walikota kemudian delegasi walikota, yang dimaksud melibatkan 37 provinsi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah lama menyetujui usulan anggaran yang digunakan diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kenaikan honorarium bagi pelaksana ad hoc pemilihan raya 2024.

Keputusan mengenai honorarium untuk tim dan juga pengawas pemilihan kepala daerah 2024 dituangkan pada Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum lalu Tahapan Pemilihan.

Lebih lanjut, mengutip dari data resmi, KPU telah terjadi menetapkan besaran penghasilan bagi Grup Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Keputusan ini diambil untuk menegaskan kesejahteraan lalu semangat kerja para tim KPPS yang dimaksud bertugas pada langkah-langkah pemilihan.

Lalu berapa besaran upah KPPS pemilihan kepala daerah 2024? Simak segini rinciannya:

Gaji KPPS Pemilihan Kepala Daerah 2024

Gaji untuk KPPS pemilihan kepala daerah 2024 sudah pernah diatur melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022. Berikut adalah rinciannya:

Besaran pendapatan yang disebutkan telah salah satunya honorarium untuk masa kerja selama rute pemungutan kemudian penghitungan pendapat berlangsung.

Selain gaji, para tim KPPS juga mendapatkan prasarana seperti konsumsi dan juga perlengkapan kerja lainnya untuk memperkuat kelancaran tugas mereka.

Dengan upah pendapatan kemudian prasarana yang mana memadai, diharapkan para pelaku KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga pemilihan kepala daerah 2024 dapat berlangsung secara lancar, aman, dan juga demokratis.

Tugas lalu Tanggung Jawab KPPS Pemilihan Kepala Daerah 2024

Menurut buku panduan KPPS dari KPU, KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan kemudian penghitungan suara.

KPPS terdiri dari 7 anggota, di antaranya 1 ketua yang juga berperan sebagai anggota, juga 6 anggota lainnya. Berikut adalah tugas KPPS 2024:

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2. Menyerahkan DPT terhadap saksi kontestan pemilihan umum yang mana hadir kemudian pengawas TPS. Jika partisipan pemilihan umum tiada mempunyai saksi, DPT diserahkan secara langsung untuk kontestan pemilu.

3. Menyelenggarakan pemungutan juga penghitungan pendapat dalam TPS.

4. Menyusun berita acara juga sertifikat hasil pemungutan juga penghitungan suara, kemudian menyerahkannya untuk saksi kontestan pemilu, pengawas TPS, PPS, lalu PPK melalui PPS.

5. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, kemudian PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Mengirimkan surat pemberitahuan untuk pemilih yang tersebut terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS.

7. Menjalankan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan pengumuman yang dimaksud tidak ada terdistribusi terhadap PPS dan juga menyediakan layanan bagi pemilih berkebutuhan khusus.

Bagi penduduk yang dimaksud ingin mendapatkan informasi lebih besar lanjut atau mendaftar sebagai pelaku KPPS, dapat mengunjungi kantor KPU terdekat atau platform resmi KPU dalam www.kpu.go.id.